Network Design

EDP ( Evaluasi Dengar Pendapat ) di KPI November 19, 2009

Dear Reader,

per selasa, 17 November 2009 aku telah membantu salah satu operator daerah untuk melakukan EDP ( Evaluasi Dengar Pendapat ) di KPI sebagai salah satu syarat u/ mendapatkan IPP ( Ijin Penyelenggaraan Penyiaran )

Alhamdulillah tidak terlalu ribet dan susah, aku hanya melakukan presentasi / paparan di depan DPRD Tingkat A, Akademisi, HIPMI, MUI, DisHub Kominfo, dan KPI sendiri. Beberapa pertanyaan yang muncul beragam antara lain adalah sebagai berikut :

1. KPI menyarankan adanya internal sensor di setiap local operator, apakah memungkinkan ? jawabannya : mungkin sekali, tp tidak mungkin kita lakukan karena nilai investasi nya terlalu mahal…kita local operator tetap mengambil channel dari operator besar di jakarta. apabila ada materi yang tidak layak siar seharusnya mereka juga ditindak bukan hanya local operator yang di daerah. Local Operator daerah akan melakukan filter channel bukan acara ( karena kendala investasi tadi ), dengan kata lain kalo ada acara yang tidak sesuai dengan budaya kita hilangkan channelnya bukan hanya acaranya
2. Menambahkan channel agama ? jawabannya : bisa, tp dengan adanya standarisasi FCC u/ TV Kabel yang mana kita hanya bisa menyiarkan max 45 siaran sangat tidak ekonomis u/ mendistribusikan channel agama karena tidak lah mungkin kita hanya menyiarkan salah satu agama saja karena local operator tidak di segmentasi u/ salah satu agama tertentu saja
3. Disarankan membentu Dewan pelanggan …ok
4. Apa pengaruh positif bagi perekonomian daerah ? jawaban : sebagai salah satu distributor informasi visual yang dapat mendukung kinerja dari setiap lini daerah salah satunya adalah himpunan pengusaha daerah ataupun pemerintahan kabupaten ataupun kota
5. dll…

Beberapa catatan penting saat melakukan EDP, bahwa akta , NPWP , SIUP dan lain – lain tidak boleh bersifat bias harus fokus hanya untuk 1 bidang usaha yaitu lembaga penyiaran tv berbayar melalui media kabel.

Insya allah dari sini, pihak KPI akan membuat semacam RK ( Rekomendasi Kelayakan ) dan selanjutnya akan diberikan kepada pusat u/ memasuki fasa FRB ( Forum Rapat Bersama )